Blog Drh. YUDI Selamat Datang di Blog Drh YudiBlog Drh. YUDI Blog Ini Menyajikan Informasi Tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan. Selamat Membaca dan Terima Kasih Blog Drh. YUDI

Kontroversi Daging Impor

Impor daging selalu mengundang kontroversi. Pro kontra impor daging ditanggapi beragam, berupa dukungan dan keberatan dari pihak-pihak terkait terutama yang banyak bergerak dalam komoditas ini, peternak, pengusaha, asosiasi dan organisasi-organisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam impor daging tersebut. Perbedaan pendapat yang muncul bukan tanpa alasan, masing-masing mengajukan alasan dan dengan fakta-fakta pendukung yang masuk akal dan logis.

Ambil contoh, pemerintah melalui Departemen Pertanian telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 3.026 Tahun 2009 yang menyetujui impor daging tanpa tulang asal Brazil. Keluarnya Keputusan ini pun telah memacu perbedaan pendapat dikalangan pelaku peternakan. Pengusaha makanan dan minuman melelui Ketua Umum Gapmmi, Thomas Darmawan mendukung keluarnya keputusan tersebut dengan alasan kekurangan bahan baku daging sapi dalam negeri yang baru mencukupi 300 ribu ton/hari. Menurutnya kebutuhan daging nasional mencapai 600 ribu ton per hari.

Sementara itu, dari pelaku budidaya peternakan sapi, melalui Perhimpunan Peternak sapi kerbau Indonesia (PPSKI) menolak kebijakan impor daging ini. Penolakan ini cukup beralasan karena Brazil merupakan salah satu negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku(PMK). PMK menjadi salah satu penyakit pada sapi yang sangat ditakuti dan sangat berbahaya karena sifat zoonosanya (menular ke manusia).

Dari peternak sendiri, masuknya daging impor juga menimbulkan keresahan dan menghawatirkan jika pemasukan daging ini dapat mengancam usaha-usaha peternakan, daging lokal dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan daging impor. Jika tidak dibatasi akan sangat mengancam industri peternakan dalam negeri.
Kontroversi-kontroversi di atas seharusnya tidak terjadi, dan peranan pemerintah harus mampu menengahi berbagai kontroversi yang muncul akibat peraturan yang dikeluarkan. Jalan tengah dari penyelesaian kontroversi semacam ini harus dicarikan solusinya, impor daging diperlukan untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi di dalam negeri yang jujur saja kita tidak dapat memenuhinya.

Akan tetapi usaha peternakan dalam negeri tidak boleh menjadi korban atas keputusan apa pun yang diambil Departemen Pertanian, apalagi yang menyangkut masalah penyakit sapi. Kita tidak mau negara kita yang dinyatakan bebas dari penyakit sangat berbahaya seperti PMK akan tertular gara-gara memasukkan daging, yang dapat menjadi pembawa virus penyakit. Kalau itu namanya sih bunuh diri atau orang edan.

Yang menarik dari kontroversi adalah kenyataannya kita masih belum mampu memenuhi permintaan daging dalam negeri. Dalam hukum ekonomi ada dalil yang menyatakan, permintaan lebih banyak dari suplai. Tingginya permintaan ini akibat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Nah, sebetulnya kebijakan impor ini juga dipacu oleh kebutuhan kita yang semakin meningkat akan daging, jadi andil kita atas lahirnya kebijakan semacam ini sangat besar.
Jika berpatokan pada data konsumsi protein hewani asal ternak menurut standar gizi nasional adalah 4,5 gr per kapita per hari atau setara dengan 7,6 kg daging, maka dengan asumsi penduduk Indonesia saat ini sekitar 220 juta, untuk memenuhi target tersebut diperlukan daging sebanyak 1,672 juta ton. Dengan demikian untuk mencapai target konsumsi minimal saja, produksi daging dalam negeri sampai sekarang belum dipenuhi.

Impor daging dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Selama periode 2005 – 2009, kita masih mengimpor 40 % total kebutuhan daging sapi yang pada tahun 2009 mencapai 322,1 ribu ton. Meskipun pertumbuhan populasi sapi dalam negeri meningkat tetapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi. Kebutuhan yang besar itu akhirnya membuat ketergantungan dengan pasokan daging sapi impor semakin besar, dan pada kenyataannya selain impor daging, impor sapi hidup juga dilakukan.

Setiap tahun, Indonesia mengimpor rata-rata 500 ribu ekor sapi bakalan dari Selandia Baru dan Australia, ditambah sekitar 70.000 ton impor daging beku dari Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Populasi sapi potong di Indonesia tercatat 11,8 juta ekor dengan tingkat pertumbuhan selama empat tahun terakhir sebesar 2,47 persen, relatif stagnan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4 %.

Dari total populasi sapi tersebut, sekitar 1,7 juta ekor dipotong setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena permintaan daging yang terus naik, maka yang dilakukan adalah meningkatkan populasi sapi.

Mantan Direktur Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan, Sjamsul Bahri, menyatakan pada tahun 2005 impor sapi tercatat 560.000 ekor atau 28,5% dari kebutuhan. Tahun 2007 impor sapi akan mencapai 1.000.000 ekor atau 50% dari total kebutuhan. Lebih jauh lagi, menurut pernyataan tersebut, 6 tahun ke depan (2013) impor sapi potong akan mencapai 1.200.000 ekor, atau setara 60% kebutuhan nasional. Bahkan beliau mengkhawatirkan pada 2020 nanti Indonesia bakal tidak punya ternak sapi lagi untuk dipotong. Artinya, pada titik itu kebutuhan daging sapi akan sepenuhnya tergantung kepada impor.

Daripada ribut akan impor daging, hal bijaksana yang dapat dilakukan adalah menggalakkan kembali usaha budidaya peternakan dalam negeri, mulai dari pembibitan dan pengembangan plasma nutfah lokal yang mempunyai keunggulan-keunggulan. Pembentukan dan pengembangan daerah-daerah atau lumbung ternak dengan memadukan unsur teknis dan non teknis yang dapat meningkatkan produktivitas ternak, perlunya pengembangan ternak-ternak lainnya sebagai substitusi daging sapi yang selama ini menjadi andalan atau paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Dari data di atas kita belum mampu berswasembada daging untuk saat ini dan telah diakui pemerintah. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging, mau tidak mau harus mengandalkan impor, akan tetapi berswasembada daging khususnya daging sapi bukan tidak mungkin, ketergantungan pada impor dapat dikurangi bahkan ditiadakan asalkan seluruh komponen bangsa, masyarakat pembudidaya (petani-peternak), pemerintah, pengusaha dapat bersinergi membangun harmonisasi dalam rangka pembangunan peternakan di masa-masa sekarang dan akan datang.

Sudah saatnya kita semua mencanangkan kembali tekad berswasembada daging karena sesungguhnya seluruh komponen penunjang kita miliki baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia. Yang belum maksimal dikerjakan adalah ketika rencana dan rancangan program yang digelentorkan tersusun rapi, tidak selalu diikuti dengan program aksi nyata yang dapat menunjang pelaksanaan dari program itu sendiri. Katakan misalnya contoh sederhana, salah satu program yang mendukung kecukupan daging adalah melalui peningkatan populasi baik melalui perkawinan alami maupun melalui teknologi inseminasi buatan (IB). Ketika peternak sudah terlanjur “jatuh cinta” mengawinkan sapinya melalui inseminasi buatan, ketersediaan bibit atau semen beku di tingkat lapangan (inseminator) ternyata kosong. Walhasil peternak gagal mengawinkan sapinya dan harus menunggu lagi pada masa birahi berikutnya.

Contoh di atas merupakan secuil kendala dalam program-program skala nasional seperti swasembada daging, dan tentunya masih banyak kendala yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Kata kunci barangkali sebagai jalan keluar adalah rencana program dan rencana aksi harus benar-benar sinkron dari pusat sampai ke daerah-daerah termasuk petugas teknis dan peternak di tingkat bawah.

Artikel Terkait:

Bookmark and Share

0 Komentar:

Post a Comment

Terima kasih sudah mampir di blog ini dan jangan lupa tuliskan komentar anda. JANGAN SPAM...Oke!

  © Blog drhyudi by Ourblogtemplates.com

BACK TO TOP