Blog Drh. YUDI Selamat Datang di Blog Drh YudiBlog Drh. YUDI Blog Ini Menyajikan Informasi Tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan. Selamat Membaca dan Terima Kasih Blog Drh. YUDI

Sistem Jaminan Halal Produk

Pendahuluan
 Untuk meyakinkan bahwa produknya halal, produsen mengajukan sertifikasi halal produknya pada LPPOM MUI
 Sertifikat Halal yang dikeluarkan berlaku 1 tahun (untuk yang pertama kali) dan 2 tahun (untuk yang berikutnya)
Pertanyaan ?
1. Dapatkah dijamin bahwa produsen tidak melakukan perubahan bahan baku, atau ingredien selama masa sertifikat berlaku?
2. Siapakah yang dapat mengontrol bahwa produknya tidak tercemar bahan-bahan najis atau haram?
3. Jika terjadi pengembangan produk, bagaimanakah cara memilih bahan baku yang akan dipakai?
SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
• SJH adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, aktivitas, kemampuan dan sumber daya yang ditujukan untuj menjamin bahwa proses produksi dan produk yang dihasilkan adalah halal.
• SJH merupakan kebijakan perusahaan untuk selalu menjaga status kehalalan produknya.
• SJH harus didokumentasikan secara mandiri.
• Sistem ini hendaknya disosialisasikan kepada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan, tidak hanya dilakukan oleh pihak manajemen.
• SJH adalah prasyarat dalam proses sertifikasi halal.
KOMPONEN SISTEM JAMINAN HALAL
1. Kebijakan Halal
2. Sistem Manajemen Halal
3. Sistem Audit Internal
4. Titik Kritis Keharaman Produk
5. Halal Guidelines
6. Sistem Dokumentasi

1. Kebijakan Halal
• Merupakan komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten.
• Kebijakan halal harus dikomunikasikan dan difahami oleh seluruh karyawan.
• Konsistensi produksi halal harus dijabarkan dalam konsistensi proses produksi dan penggunaan bahan (bahan baku, bahan tambahan dan penolong).
• Bahan yang digunakan dipilih berdasarkan prosedur pemilihan bahan yang ditetapkan oleh LP POM MUI.
• Prosedur pemilihan bahan dimulai dari :
1) Prosedur penetapan titik kritis bahan.
2) Prosedur penetapan status bahan.
• Peralatan yang dipakai untuk produksi halal tidak boleh dipakai untuk produksi non halal (mengandung babi).
2. Sistem Manajemen Halal
• Sistem Manajemen Halal merupakan sistem yang mengelola seluruh fungsi dan aktifitas manajemen dalam menghasilkan produk halal.
• Kegiatannya harus melibatkan : perwakilan manajemen puncak, Quality control, purchasing, R&D, Produksi dan pergudangan.
• Sistem maanajemen halal dipimpin oleh seorang Auditor Halal Internal (AHI).
Auditor Halal Internal (AHI)
• AHI merupakan orang / tim yang terorganisir di lingkungan yang dapat melakukan audit secara langsung di perusahaan terhadap semua biidang yang berkaitan dengan produksi halal.
• AHI berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi seperti purchasing, R&D,QC, produksi dan pergudangan.
Tugas dan Tanggungjawab Auditor Halal Internal (AHI)
• AHI bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan proses implementasi sistem jaminan halal yang telah ditetapkan perusahaan.
• AHI memonitor proses produksi bahan secara menyeluruh mulai dari pemilihan bahan sampai produk jadi.
• Memahami titik kritis keharaman produk mengarsipkan dan memperbaharui dokumen-dokumen yang terkait dengan produksi halal.
• Melakukan audit internal secara berkala
• Melakukaan tindakan koreksi terhadap suatu kesalahan
• Menjalin hubungan dengan LPPOM MUI atau komunikasi langsung atau konsultasi.
• Koordinator AHI harus orang Muslim yang mengerti dan menjalankaan syariat Islam.
3. Sistem Audit Internal
• Seluruh komponen SJH diaudit dan dievaluasi internal secara berkala.Tebal• Hasil audit dan evaluasi dilaporkan kepada LP POM MUI.
4. Titik Kritis Keharaman Produk
a. Identifikasi bahan-bahan haram dan najis (prosedur penetapan titik kritis bahan).
b. Identifikasi titik kritis dalam tahapan produksi (prosedur penetapan pemakaiann alat produksi).
5. Halal Guideline
• Halal guideline dibutuhkan untuk membantu Auditor Halal Internal memilih bahan yang akan digunakan serta menetapkan prosedur pemakaian alat produksi.
• Halal Guideline mencakup ketentuan umum pangan halal serta prosedur standar produksi pangan halal.
• Produsen harus memiliki Halal guideline yang mengacu kepada ketentuan halal yang ditetapkan MUI.
6. Sistem Dokumentasi
• Persyaratan dokumentasi, minimal meliputi:kebijakan, prosedur, jenis bahan (spesifikasi, sertifikat halal dll), job deskripsi.
• Sistem penelusuran dokumen, meliputi: penelusuran bahan sampai pada produsen, dan sumber bahan.

Sumber: Badrut Tamam, LP POM MUI Bali.







Artikel Terkait:

Bookmark and Share

1 Komentar:

Sarry said...

Penerapan sistem jaminan halal sangat ditentukan partisipasi oleh seluruh pihak. Akan sangat memudahkan jika seluruh lini produksi didedikasi untuk produk halal

Post a Comment

Terima kasih sudah mampir di blog ini dan jangan lupa tuliskan komentar anda. JANGAN SPAM...Oke!

  © Blog drhyudi by Ourblogtemplates.com

BACK TO TOP